Tugas 5 (SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA DAN AFRIKA SELATAN)

SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA DAN AFRIKA SELATAN

A.    Ciri – Ciri Pemerintahan Australia

·          Australia terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi.

·          Sistem parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat.

·          Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen.

·          Kepala negara Australia adalah kepala negara Inggris.

·          Menteri bertanggungjawab penuh pada parlemen.

·          Australian merupakan negara persemakmuran Inggris.

·          Australia memiliki konstitusi/UUD.

·          UUD Australia berisi rumusan tanggungjawab pemerintahan federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi.

·          Sistem pemerintahan : monarki konstitutional.

·          Bentuk pemerintahan : parlementer.

·          Bentuk negara : federasi.

·          Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia, yaitu : federal, negara bagian/teritori, lokal.

·          Pemerintah Federal menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan, karantina, mata uang, paten, perkawinan, imiggrasi, pertahanan, telekomunikasi, dan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain.

·          Negara bagian Australia (New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, dan Tasmania dan (Northern Territory dan Australian Capital Territory) bertanggungjawab dalam hal pembuatan kebijakan, sekolah umum, jalan dan lalu lintas, RS umum, perumahan umum, dan pertauran bisnis.

·         Pemerintahan lokal berbentuk kota, dewan kota, atau shire yang bertanggungjawab untuk perencanaan kota, persetujuan bangunan, jalan llokak, parkir, perpustakaan, toilet umum, dan lain-lain.

·         Memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota.

·          Setiap negara bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling tertindih.

·          Pemilihan anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat yang diperebutkan.

·          Pemerintah dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam dewan adalah perdana menteri.

B.    Ciri – Ciri Pemerintahan Afrika Selatan

·         Afrika Selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid.

·         Bentuk negaranya adalah kesatuan.

·         Bentuk pemerintahannya adalah republik.

·         Sistem pemerintahannya adalah presidensial.

·         Parlemen di Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu, majelis nasional dan dewan nasional provinsi.

·         Setiap provinsi di Afrika Selatan memiliki satu penggubal UU majelis eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri.

·         Presiden merupakan pemempin partai mayoritas di parlemen.

·         Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

·         Sistem pemilu secara perwakilan proposional.

·         Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali dan rakyat yang berumur 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut.

·         Pemilu terakhir pada April 2004, dimana partai ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)

·         Partai ANC bersama partai kebebasan Inkatha (6,97%0 membentuk aliansi pemerintahan.

·         Partai oposisi utama termasuk : Aliansi demokrat (12,37%), demokrat bebas atau ID (1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP (1,65%), dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP (1,6%.

·         Jumlah lembaga legislatif di Afrika Selatan adalah 400.

·         Afrika Seatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

·         Sistem kepartaiannya multipartai.

·         Perdana menteri sebagai kepala eksekutif di masing-masing di provinsi.

·         Para menteri bertanggungjawab kepada presiden.

·         Jumlah provinsi di Afrika Selatan ada 9.

·         Jumlah anggota dewan nasional adalah 310.

C.    Persamaan dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Australia dan Indonesia

No.	Keterangan	Sistem Pemerintahan Indonesia	Sistem Pemerintahan Australia
1.	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas	federasi
2.	Bentuk pemerintahan	Republik	monarki konstitutional
3.	Sistem pemerintahan	Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun	parlementer
4.	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat	menteri yang diangkat oleh parlemen
5.	Legislatif atau parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR	terdiri dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat
6.	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi	Mahkamah agung australia dan pengadilan lainnya

D.   Persamaan dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Afrika Selatan dan Indonesia

No.	Keterangan	Sistem Pemerintahan Indonesia	Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
1.	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas	Kesatuan dengan 9 provinsi
2.	Bentuk pemerintahan	Republik	Republik
3.	Sistem pemerintahan	Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun
4.	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh Majelis Nasional
5.	Legislatif atau parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR	Bikameral, terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi
6.	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi	Constitutional Court dan spreme court

E.     Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia Dibandingkan Sistem Pemerintahan Australia dan Afrika Selatan

·           Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan terkait.

·          Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa saling menjatuhkan.

·          Tidak ada status tumpang tindih anatara badan eksekutif dan legislatif.

·          Badan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen.

·          Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden.

·          Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet.

·          Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

·          Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu.

·          Penyusun program kerja kabinet lebih muda disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

Soal    

1.     Afrika selatan menerapkan sistem politik anti perlakuan yang berbeda terhadap jenis warna kulit , yang sering disebut...

a.     Apartheid

b.     Diskriminasi

c.   Anti-apartheid

d.     Konsolidasi

e.     Integrasi

2.     Bentuk negara Afrika selatan adalah....

a.     Republik

b.  Kesatuan

c.     Monarki

d.     Monarki konstitutional

e.     Monarki parlementer

3.     Bentuk pemerintahan dan Sistem pemerintahan  negara Afrika selatan adalah....

a.   Republik, presidensial

b.     Parlementer,monarki

c.     Republik,presidensial

d.     Republik,monarki

e.     Kesatuan,parlementer

4.    Jumlah lembaga legislatif di Afrika selatan adalah...

a.     310

b.   400

c.     90

d.     410

e.     100

5.     Jumlah provinsi di Afrika selatan ada....

a.     33

b.     34

c.     3

d.     8

e.     9

6.     Jumlah anggota dewan nasional di afrika selatah adalah ....

a.     400

b.     90

c.  310

d.     210

e.     410

7.  Sistem kepartaian afrika selatan adalah...

a.   Multipartai

b.     Bipartai

c.     Bilokal

d.     Bikameral

e.     Konstitutional

8.  Australia terdiri dari ... negara bagian yang menjadi negara federasi

a.     8

b.  6

c.     7

d.     9

e.     10

9. Menteri di australia bertanggungjawab penuh pada...

a.     Presiden

b.     DPR

c.     Kepala negara

d.     MA

e.  Parlemen

10. Sistem parlemen Australia  terdiri dari....

a.   Senat dan dewan perwakilan

b.     majelis nasional dan dewan nasional

c.     majelis nasional dan dewan perwakilan

d.     majelis nasional dan dewan nasional provinsi

e.     Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

11. Bentuk pemerintahan Australia adalah....

a.     Parlementer

b.  monarki konstitutional

c.     presidensiil

d.     monarki absolur

e.     monarki parlementer

12. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu....

a.     Presidensiil,parlementer,monarki

b.     Monarki,absolut,fedral

c.   federal, negara bagian/teritori, lokal

d.     federal, negara bagian/teritori,monarki

e.     presidensiil,monarki,federal

13. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi ... senator

a.     100

b.     90

c.     310

d.     400

e.   76

14. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri sebuah dewan perwakilan yang memiliki ... anggota

a.     100

b.     90

c.     310

d.  150

e.     400

15. Menerapkan hukum  yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain merupakan tugas...

a.     DPR

b.     MPR

c.     Kepala negara

d.  Pemerintah Federal

e.     Senat

16.  Dalam istilah “sistem pemerintahan” kata sistem berarti....

a.     Susunan teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya

b.     Seperangkat unsur yang saling berkaitan membentuk totalitas

c.     Proses melaksanakan suatu kegiatan

d.     Cara atau metode

e.   Semua jawaban di atas benar

17. Pemerintahan dalam arti luas adalah....

a.     Pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam suatu negara

b.     Pelaksana kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam suatun negara

c.   Pelaksana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara

d.     Pelaksana kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam suatu negara

e.     Pelaksana kekuasaan legislatif, yudikatif, dan federatif dalam suatu negara

18. Menurut Polybius, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan lahir sebagai reaksi terhadap....

a.     Pemerintahan Monarkhi

b.     Pemerintahan Tirani

c.     Pemerintahan Aristokrasi

d.   Pemerintahan Oligarkhi

e.     Pemerintahan Oklokrasi

19. Dalam pelaksanaannya, bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan atas republik absolut, konstitusional, dan....

a.     Demokrasi

b.     Eksraparlementer

c.   Parlementer

d.     Kerakyatan

e.     Presidensial

20. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah....

a.     Filipina

b.     Indonesia

c.   Amerika Serikat

d.     Inggris

e.     Australia

21. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial adalah....

a.     Inggris

b.     Jepang

c.     Malaysia

d.     Australia

e.  Amerika serikat

22. Menurut Aristoteles “bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat”adalah....

a.     Demokrasi

b.   Politi

c.     Aristokrasi

d.     Monarki

e.     Oligarki

23. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden tidak berwenang untuk....

a.   Membubarkan parlemen atau badan legislatif

b.     Membentuk kabinet sebagai pembantunya

c.     Memberhentkan para menteri

d.     Menjalankan fungsi sebagai kepala negara

e.     Menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan

25. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949 adalah...

a.     Undang-Undang Dasar 1945

b.   Konstitusi RIS 1949

c.     Undang-Undang Dasar Sementara 1950

d.     Maklumat Pemerintah 14 November 1945

e.     Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945